PERSEBARAN DOKTER YANG BELUM MERATA DI 71 TAHUN KEMERDEKAAN INDONESIA
Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia telah merdeka pada 71 tahun yang lalu tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Sudah banyak pahlawan yang gugur demi memperjuangkan kedaulatan negara Indonesia. Namun tahukah Anda beberapa di antaranya adalah seorang dokter? Contohnya adalah dr. Abdulrachman Saleh (Bapak Ilmu Faal Indonesia), dr. Cipto Mangunkusumo (salah satu tokoh “Tiga Serangkai”), dan Prof. dr. M. Sardjito.
Sebagai mahasiswa kedokteran yang akan “melanjutkan” perjuangan para pahlawan yang berlatar belakang dokter tersebut, sudah sepatutnya kita mencintai negara kita dan mempunyai tekad untuk berperan dalam memajukan status kesehatan masyarakat Indonesia. Hal itu tentu tidaklah mudah mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan dibutuhkan persebaran dokter yang merata di setiap wilayahnya.
Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, Persebaran dokter di Indonesia belum merata dan hanya menumpuk di pulau Jawa tepatnya di kota-kota besar. Jika mengacu pada perhitungan beban kerja ideal dokter yang ditetapkan pemerintah, rasio satu dokter untuk 2.500 penduduk terlampaui. Rasio itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan asumsi 20 persennya sakit, luas wilayah, beban kerja, dan waktu layanan. Menurut data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 9 Mei 2016, jumlah dokter 110.720 orang, artinya satu dokter melayani 2.270 penduduk. Kemristek dan Dikti ingin rasio dokter Indonesia jadi satu dokter untuk 1.100 warga, seperti di Malaysia. Sesuai data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio dokter di Malaysia pada 2010 mencapai satu dokter untuk 835 penduduk. Di Singapura pada 2013, satu dokter untuk 513 penduduk.
Meski rasio dokter Indonesia sudah melampaui target, mereka umumnya terkumpul di kota besar dan provinsi tertentu. Sebagai perbandingan, di DKI Jakarta, sebagai provinsi dengan rasio dokter terbaik, satu dokter menangani 608 penduduk. Di Sulawesi Barat, provinsi dengan rasio terburuk, satu dokter mengurusi 10.417 penduduk. Meski demikian, rasio satu dokter untuk 2.500 penduduk itu tidak bisa diterapkan secara merata. Di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, rasio dokter belum terpenuhi akibat jumlah penduduk besar. Di Indonesia timur, standar itu sulit diterapkan akibat wilayah luas, medan sulit, dan penduduk terpencar.
Data-data yang sudah tertera bukanlah tanpa alasan. Minimnya minat dokter untuk mengabdi di daerah terpencil karena infrastuktur yang kurang dan tidak mendukung, mencakup fasilitas kesehatan yang kurang memenuhi standar. Jaminan pemerintah untuk kehidupan yang layak bagi dokter yang mengabdi pun juga sampai sekarang tidak kunjung terealisasikan. Seorang dokter yang selalu dipojokkan dengan kata “pengabdian” pun butuh kehidupan layak.
Kehidupan layak bukan berarti hidup dengan uang berlimpah karena bukan itulah tujuan utama seorang dokter. Namun bisa saja hal itu menjadi tujuan utama karena mahalnya biaya pendidikan di fakultas kedokteran dan membutuhkan banyak uang untuk mendapatkan modal yang telah dikeluarkan selama pendidikan. Selain itu terjadi pula persaingan tidak sehat antardokter di kota besar dan membuat banyak dokter beralih profesi (bukan sebagai dokter klinis).
Namun sadarkah Anda bahwa masyarakat juga berperan dalam munculnya data-data tersebut? Di zaman yang serba modern ini, masih banyak masyarakat yang tidak percaya untuk berobat ke dokter. Mereka lebih percaya kepada dukun atau “orang pintar” yang berujung pada pengobatan yang tidak ilmiah dan tentunya menghambat peningkatan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Berobat ke dokter pun dianggap tabu dan menimbulkan ketakutan yang dibuat sendiri oleh masyarakat tersebut.
Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah tentang fenomena persebaran dokter yang tidak merata ini. Pemerintah pun telah mengupayakan berbagai cara yaitu program beasiswa afirmasi, program internship, bahkan pemerintah Jawa Barat sudah melakukan upaya yang sangat nyata dengan meniadakan uang kuliah apapun di FK UNPAD. Selain itu ada program nusantara sehat yang sudah berlangsung sejak 2015 dan menyatukan profesi di bidang kesehatan dalam satu tim untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil.
Bukan seharusnya kami sebagai mahasiswa kedokteran yang mengkritik masalah tanpa memberikan solusi. Untuk itu, kami memberikan solusi untuk masing-masing pihak. Pemerintah sebaiknya melakukan pembangunan yang merata di setiap daerah di Indonesia sehingga akan lebih mudah menjamin dokter-dokter yang bersedia mengabdi di daerah-darah terpencil, memperbaiki kualitas fakuktas kedokteran di Pulau Jawa dan Sumatera, serta meningkatkan kuantitas fakultas kedokteran di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Masyarakat sebaiknya mengubah pandangan yang lebih percaya dukun atau “orang pintar” daripada dokter. Mahasiswa kedokteran juga sebaiknya bisa mengedukasi masyarakat yang masih mempunyai pandangan seperti itu.
Sumber:
http://health.kompas.com/read/2016/05/10/093908423/Jumlah.Dokter.di.Indonesia.Cukup.Tapi.Menumpuk.di.Kota.Besar
http://nusantarasehat.kemkes.go.id/content/sekilas-nusantara-sehat
http://www.unicef.org/indonesia/id/A5_-_B_Ringkasan_Kajian_Kesehatan_REV.pdf
No comments:
Post a Comment